Model Pembiayaan Resertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan

Studi Kasus Desa Wisata Pentingsari

Abstrak

Sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait konsistensi dan kemandirian pembiayaan resertifikasi. Kondisi ini diperparah oleh diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah melalui Instruksi Presiden, yang mengakibatkan ditiadakannya alokasi APBN/APBD untuk biaya resertifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pembiayaan dalam proses resertifikasi Desa Wisata Pentingsari di tengah kondisi defisit anggaran publik tersebut. Fokus penelitian adalah dinamika pergeseran skema pendanaan dari anggaran pemerintah menuju program Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan kunci yang mewakili unsur pengelola desa, regulator, perbankan, dan lembaga sertifikasi, lalu dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaborasi yang berpusat pada kemitraan strategis dengan sektor swasta (Bakti BCA) merupakan faktor determinan dalam menjaga kontinuitas status sertifikasi di tengah ketidakpastian anggaran publik. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi peran swasta dari sekadar pendukung menjadi pilar strategis dalam ekosistem pariwisata mampu memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta menjamin kepatuhan terhadap standar keberlanjutan nasional.

Certified sustainable tourism destination in Indonesia faces significant challenges regarding consistency and financial self-sufficiency in the recertification process. This condition is exacerbated by the implementation of government budget efficiency policies through Presidential Instructions, which led to the elimination of state and regional budget (APBN/APBD) allocations for recertification. This study aims to analyze the funding model for the recertification process of Pentingsari Tourism Village amid this public budget deficit. The research focuses on the dynamics of shifting funding schemes from public budgets toward private-sector Corporate Social Responsibility (CSR) programs. Employing a qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews with five key informants representing village managers, regulators, banking institutions, and certification bodies, and analyzed thematically. The results indicate that a collaborative model centered on strategic partnerships with the private sector (Bakti BCA) is a decisive factor in maintaining certification status continuity amidst public budget uncertainties. These findings emphasize that transforming the private sector's role from merely supportive to a strategic pillar within the tourism ecosystem can strengthen stakeholder trust and ensure compliance with national sustainability standards.