SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DESA BIRU KECAMATAN MAJALAYA

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Jenny Setiadi
Salman Topiq
Afit Muhammad Lukman

Abstract

Produk hukum seperti peraturan dan keputusan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari tahun ke tahun semakin banyak. Jumlah produk hukum terutama yang berkaitan dengan peraturan yang cukup banyak baik dari pemerintah pusat maupun daerah tidak sebanding dengan ketersediaan informasi akan peraturan tersebut. Informasi peraturan tersebut banyaknya tidak dipublikasikan secara umum sehingga masyarakat cukup sulit dalam mengakses peraturan-peraturan tersebut. Seiring dengan semakin banyaknya produk hukum yang baru, maka masyarakat perlu mengetahui tentang peraturan tersebut agar masyarakat selalu mendapatkan perkembangan informasi yang cepat. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah sistem informasi yang dapat mendokumentasikan berbagai informasi hukum yang tersedia sehingga dapat diakses oleh masyarakat desa secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu model pengembangan sistem waterfall, dimana penelitian diawali dari analisa kebutuhan hingga proses pengembangan sistem. Hasil dari penelitian ini dapat membantu masyarakat desa untuk dapat mengakses informasi hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

References

Aminudin. (2015). Prinsip-prinsip Riset Operasi. Jakarta: Erlangga.
Irwansyah, M. (2015). Sistem Informasi Repository Digital Beban Kerja Dosen. Jurnal Edukasi dan Penelitian Teknik Informatika.
Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021, Juni 18). Beranda Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI. Diambil kembali dari Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI: https://peraturan.go.id/
Kumalasari, D., & Riharjo, I. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA).
Pramono, D. (2015). Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Online: Evaluasi Situs Web Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 22-27.
Rahman, Y. N. (2020). Analisis penggunaan framework website jdih khusus peraturan kementerian republik indonesia. Jurnal teknologi dan open source, 78-89.
Rahmansyah, A., & Susanti, S. (2021). Implementasi Authorized Service Center Management System Berbasis Web di CV Next Solution. Jurnal Infortech, 3(2), 145-151.
Rengkung, R., Sentinuwo, S. R., & Karouw, S. (2015). Pembangunan Sistem Informasi Repository Berbasis Teknologi Web Component Studi Kasus GMIM Bukit Moria Winangun. Jurnal Teknik Elektro dan Komputer.
Salami, M., & Kurniawan, A. T. (2016). Analisis Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Jurnal Ilmu Perpustakaan , 91-100.
Sommerville, I. (2013). Rekayasa Perangkat Lunak Edisi 6. Jakarta: Erlangga.